Perubahan Iklim dan Kerusakan Hutan Menyebabkan Krisis Air di Siberut

Oleh: Febrianti

HUJAN pertama pada awal Agustus mengakhiri musim kemarau di pesisir Pulau Siberut, Kepulauan Mentawai. Sumur-sumur yang mengering kini  terisi air hujan. Warga tidak perlu lagi mengambil air jauh dari rumah atau membeli air galon.

Dua bulan sebelumnya rumah Bambang Sagurung di Muara Sikabaluan, Siberut Utara jadi incaran tetangga dari Dusun Nang-Nang. Mereka membawa jeriken untuk mengambil air bersih di rumah Bambang setelah sumur mereka kering.

“Setiap pagi mereka sudah antre di depan rumah kami membawa jeriken mengambil air untuk minum dan keperluan lainnya,” kata Bambang Sagurung di rumahnya, Selasa, 10 Agustus 2021.

Bambang adalah jurnalis Mentawaikita.com untuk wilayah Siberut. Rumahnya berada tak jauh dari Bukit Tamairang. Di belakang rumahnya terbentang ladang dan hutan yang luas. Bambang mengatakan selama musim kering sebagian warga di desanya terpaksa membeli air di Dusun Pokai.

Harga tebus air bersihnya sekitar Rp150 ribu per tangki ukuran 10 ribu liter. Ada juga yang membeli air galon yang dipasok dari Padang dengan harga jauh lebih mahal, Rp20 ribu hingga Rp30 ribu per galon.

Saat musim kemarau tugas Bambang juga bertambah. Dia harus mengantar persediaan air bersih untuk orang tuanya di Dusun Nang-Nang yang berjarak satu kilometer dari tempat tinggalnya. Tiap pagi ia membawa tiga jeriken air berisi 35 liter dengan sepeda motor untuk keperluan orang tuanya.

“Air sumurnya kalau ditunggu sampai sore hanya dapat satu sampai dua ember,” katanya.

Bambang yang berusia 36 tahun mengisahkan saat dia kecil air sumur di rumah orang tuanya tidak pernah kering saat kemarau. Saat kemarau biasanya air sumur hanya susut sedikit dan masih cukup untuk memenuhi kebutuhan seisi rumah. Padahal rumah orang tuanya hanya 500 meter dari pantai.

Bambang juga merasakan perbedaan yang lain semasa dia kecil dengan sekarang. Jika gelombang pasang yang datang dua kali sebulan, saat purnama dan bulan mati (tanpa bulan), pasang surut sekarang jauh lebih lama.

“Waktu saya kecil saat pasang adalah saat yang saya tunggu untuk bersampan di tengah kampung, hanya satu hari, tetapi sekarang saat pasang bisa sampai tiga hari baru air surut,” katanya.

Abrasi di Muara Sikabaluan juga semakin parah. Gelombang yang menerjang pernah merusak sejumlah rumah, satu sekolah, dan juga menyeret dua barisan pohon cemara yang ditanam untuk pelindung pantai.

“Semua bangunan SMP Muara Sikabaluan yang dekat dengan pantai hancur diterjang abrasi beberapa tahun lalu, kini bangunan baru sudah dibangun dekat rumah saya, 3 km dari pantai,” katanya.

Ancaman bencana di Pulau Siberut sebenarnya tak hanya kekeringan. Saat musim penghujan banjir juga mengintai permukiman di sana. Seperti pada awal Mei 2020. Kala itu pasang air laut bertepatan dengan hujan lebat yang melanda Siberut. Sungai-sungai meluap bertemu dengan air pasang yang masuk ke daratan menyebabkan banjir besar melanda 12 desa yang berada di semua kecamatan di Siberut.

Ratusan rumah terendam banjir hingga setinggi 2,5 meter. Banjir  merusak rumah, jembatan, jalan, dan menghancurkan ladang-ladang penduduk.

“Itu banjir terbesar yang saya lihat dalam sepuluh tahun terakhir, yang parah itu perkampungan yang berada di tepi sungai, Muara Sikabaluan juga terendam sampai setengah meter, air baru surut setelah dua hari,” ujarnya.

MENGANDALKAN AIR HUJAN

Kesulitan air bersih tidak hanya terjadi di Muara Sikabaluan, pusat Kecamatan Siberut Utara, tetapi juga di Muara Siberut, pusat Kecamatan Siberut Selatan. Di sana air hujan juga menjadi andalan untuk air bersih. Di antara yang terpaksa memanfaatkan air hujan sebagai sumber air bersih adalah penghuni Pastoran Muara Siberut. Di Asrama Pastoran tinggal 200 siswa sekolah.

Pastor Hotman Parluhutan Sitanggang mengatakan air tanah dari sumur tidak kuat melayani kebutuhan sehari hari, karena itu air hujan ditampung di bak besar sebagai sumber air bersih. Dari bak air dialirkan ke kamar mandi dengan pipa.

“Tapi kalau tidak turun hujan seminggu saja air sudah habis, itu sangat menyulitkan, apalagi ada 200 orang anak di asrama,“ katanya.

Kesulitan sangat terasa jika musim kering tiba. Warga Pastoran terpaksa meminta air ke rumah-rumah tetangga yang masih memiliki persediaan air.

“Terkadang pastor dan suster harus mandi dengan air yang ditunggu keluar merembes dari dasar sumur,“ ujarnya.

Di Saibi Samukop, Kecamatan Siberut Tengah yang berada di pantai timur Pulau Siberut, air bersih juga menjadi persoalan besar. Saat musim kemarau sumur-sumur akan mengering. Bahkan sebagian anak sungai juga kering.

“Selama dua bulan kemarin untuk air minum harus dijemput jauh ke sumur milik keluarga kami, sekitar 1 kilometer dari rumah, karena tidak ada hujan,” kata Taruli Satoko, warga Saibi awal Agustus 2021.

Hermanto, warga Saibi lainnya mengatakan kekeringan paling parah pernah melanda Saibi pada 1997, 2007, dan 2019. Pada 2019 kekeringan berlangsung selama enam bulan dari Juli hingga Desember. Kemarau menyebabkan anak-anak sungai di dekat perkampungan kering.

Hermanto merasakan kekeringan 2019 lebih parah dibanding 1997.

“Saat 1997 kemarau hingga sembilan bulan, tetapi air sumur masih ada sedikit, hanya air untuk minum saja yang kami cari, kalau musim kering terakhir ini, air sumur juga ikut kering,” ujarnya.

Saat kemarau dua tahun lalu Hermanto mencoba menggali sumur di daerah rawa kedalaman empat meter. Ia mengira di daerah rawa lebih banyak sumber air, ternyata perkiraannya meleset, ia tidak menemukan air. Terpaksa dia menggali di lokasi lain dan menemukannya.

“Banyak tanaman kekeringan saat kemarau melanda,” katanya.

Singkong mati, rumpun keladi layu, bunga cengkih rontok, dan pohon durian yang tumbuh di dekat pantai mati karena daunnya layu. Durian yang tumbuh di ladang di atas bukit juga tak berbuah karena bunganya layu.

“Rumput saja mati dan api di rumput yang terhampar di rawa itu seperti hidup sendiri, saat itu terjadi kebakaran lahan, tanaman di ladang dan padi di sawah yang ditanam warga terbakar,” katanya.

Kini ia sudah memiliki sumur cadangan untuk persediaan air minum yang jauh dari rumahnya. Sejak kemarau 2019 rata-rata warga Saibi membuat sumur cadangan.

Syafrizal Sanene menceritakan dia menggali sumur di ladang cengkihnya karena sumur di rumahnya kering. Di ladang cengkihnya dia menggali sumur sedalam dua meter. Di ladang bertanah basah itu dia berhasil menemukan sumber air bersih.

Tak lama lokasi tersebut pun jadi incaran warga untuk membuat sumur cadangan baru. Terpantau di dekat kawasan ladangnya ada 30 sumur baru.

Tetapi karena keterbatasan air, sumur-sumur itu ditutup dengan papan dan diberi kunci oleh pemilik sumur.

“Itu terpaksa dilakukan karena airnya sedikit dan kalau banyak yang mengambil air, airnya jadi kotor, tetapi saat musim hujan airnya banyak, sumur-sumur itu dibuka kuncinya,” katanya.

Sumur-sumur itu dibuat untuk mengantisipasi musim kemarau.

Menurut Syafrizal banyak faktor yang menyebabkan kekeringan di Saibi. Mulai dari pemanasan global, alih fungsi hutan menjadi perkebunan, hingga penambangan batu tebing untuk bahan bangunan.

“Sekarang sepertinya sudah mulai pemanasan global, diperparah dengan kerusakan lingkungan di sini, pohon sudah banyak ditebang, batu diambil untuk bangunan, sehingga air tidak terserap ke tanah, dua minggu saja tidak hujan, sumur kering, dan kalau hujan lebat dua hari saja langsung banjir,” katanya.

Sebagian hutan di Saibi juga berada di bekas penebangan hutan alam di kawasan konsensi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) Koperasi Andalas Madani milik Universitas Andalas. Kini lahan itu beralih fungsi menjadi kawasan Hutan Tanaman Industri.

Syafrizal berharap pemerintah tidak lagi mengeluarkan izin kepada perusahaan kayu seperti HPH dan Hutan Tanaman Industri karena berdampak menghilangkan sumber air bersih warga.

“Lebih aman hutannya dibiarkan seperti di taman nasional, apalagi Pulau Siberut ini juga menjadi paru-paru dunia, kalau hutannya habis tidak akan ketemu air lagi,” ujarnya.

Di pantai barat Siberut seperti Betaet, pusat kecamatan Siberut Barat juga mengalami kesulitan air. Daerah ini memang masuk kawasan taman nasional, tetapi bersebelahan dengan daerah tebangan HPH. Fachri, wakil kepala SMA 1 Betaet mengatakan dalam dua tahun terakhir ia mencatat musim kering di pantai barat berlangsung pada Februari hingga April. Saat itu sebagian sumur warga kering, termasuk sumur di rumahnya.

“Saya minta air ke sumur yang rumahnya di tepi bukit yang masih banyak pohon, di sana masih ada airnya,” kata Fachri.

Saat ini sudah musim hujan, air di sumurnya sudah ada meski keruh dan harus disaring sebelum dipakai.

Camat Siberut Barat Jop Sirurui mengatakan HPH yang ada di Siberut sebagai penyebab banjir saat musim hujan dan kekeringan saat musim kemarau. Masyarakat Mentawai sejak dulu, katanya, hanya menebang pohon untuk kebutuhan saja.

Job tidak ingin berpangku tangan menghadapi kondisi. Selama setahun terakhir di Betaet ia mulai membibitkan pohon meranti ke dalam polybag untuk ditanam di Sotboyak, Siberut Utara. Sotboyak adalah kampung halamannya yang hutannya habis karena perladangan nilam.

Sotboyak juga daerah yang terletak di tepi sungai yang dilanda banjir besar tahun lalu. Bibit meranti itu ia dapatkan di sekitar pohon meranti yang tumbuh di dalam hutan di Betaet.

"Di sekitar pohon meranti itu banyak tumbuh meranti baru, jadi tinggal dicabut saja dan pindahkan ke polybag, sebagian sudah saya bawa dengan boat ke Sotboyak agar ditanam masyarakat di sana, ini pohon paling bagus di Mentawai untuk bangunan dan untuk bikin sampan," katanya.

Saat ini di Siberut, kata Job, sulit mendapatkan pohon meranti karena sudah banyak ditebang. Apalagi pohon ini juga jenis pohon yang diincar perusahaan HPH.

"Saya ingin membibitkan sampai 10 ribu polybag, nanti dibagi-bagikan kepada masyarakat yang membutuhkan, ini proyek pribadi, bukan pemerintah," katanya.

Tapi di Siberut tak semua kawasan kekeringan. Permukiman di dalam kawasan Taman Nasional Siberut menjadi lokasi yang sumber airnya tak pernah kering. Misalnya di Desa Simatalu yang terletak pantai barat. Juga di desa-desa yang terletak di hulu sungai dan dekat dengan kawasan Taman Nasional Siberut seperti Matotonan dan Bojakan. Air bersih di sana berasal dari sumber-sumber air di bukit dan anak sungai.

Di Matotonan, Siberut Selatan yang terletak di hulu sungai Sarereiket, warga sudah menikmati air bersih yang dialirkan ke rumah oleh Pamsimas (Penyediaan Air Bersih dan Sanitasi Berbasis Masyarakat) yang dibuat pemerintah. Di Rumah Maria Saumanuk di Matotonan air bersih Pamsimas dari selang selalu mengalir deras ke bak airnya.

“Air di sini cukup melimpah, tetapi saat kemarau panjang dua tahun lalu kami juga kesulitan air, sumur kering dan harus mengambil air ke hulu sungai, saat itu Pamsimas belum ada,” katanya.

Pulau Siberut adalah pulau terbesar Kepulauan Mentawai dengan luas 383.800 hektare. Krisis air bersih terjadi di banyak tempat dan semakin parah karena karena eksploitasi hutan alam skala besar terus berlangsung.

Penebangan hutan alam di Pulau Siberut melalui konsensi HPH dan izin lainnya tidak pernah berhenti sejak 1971.

MENYAYANGKAN KONDISI SIBERUT

Endang Sukara, ahli biodiversitas yang juga mantan deputi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Bidang Ilmu Hayati menyayangkan kondisi yang terjadi pada Pulau Siberut saat ini. Sebab, katanya, Unesco telah menetaplan Pulau Siberut sebagai Cagar Biosfer pada 1981 karena keunikan flora dan fauna, serta tradisi dan kearifan masyarakatnya.

Menurutnya Pulau Siberut rentan terhadap perubahan akibat eksploitasi hutan. Dampak kerusakan sistem orologi (tata rupa gunung) dan hidrologi (tata air) akan terlalu besar.

“Pulau kecil seperti Siberut sumber air permanennya terbatas, apabila hutan terbuka keberadaan air tawar akan habis,” kata Endang yang diwawancarai melalui email.

Direktur Yayasan Citra Mandiri Mentawai (YCMM) Rifai Lubis mengatakan banjir di Pulau Siberut terjadi hampir setiap tahun dan kebanyakan di daerah yang berada di sekitar lokasi bekas wilayah izin konsesi HPH yang pernah beroperasi maupun HPH yang sedang beroperasi.

“Banjir ini kembali mengkonfirmasi bahwa kebijakan pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Kayu, baik kayu dari hutan alam (HPH) maupun Hutan Tanaman (HTI) sangat tidak tepat, kami meminta KLHK menarik izin pemanfaatan hutan yang sudah dikeluarkan, juga meninjau ulang kembali kelayakan izin HTI di Siberut,” katanya.

Menurut Bupati Kepulauan Mentawai Yudas Sabaggalet untuk mengatasi kesulitan air di empat pulau di Kepulauan Mentawai, Pemkab Mentawai akan membuat embung tahun ini. Anggaran untuk pembuatan embung sudah disiapkan sebesar Rp38 miliar.

Dua embung akan dibangun di Pulau Siberut di Siberut Selatan dan Siberut Utara, satu embung di Pulau Sipora, satu di Pulau Pagai Selatan, dan satu lagi di Pulau Pagai Utara.

“Embung akan dibangun di bekas-bekas lubang tempat genangan air di bekas HPH yang beroperasi akan dijadikan untuk tempat menampung air, di pinggir embung akan ditanam pohon untuk penghijauan,” kata Yudas Sabaggalet di Siberut, 12 Agustus 2021.

Ia mengakui pulau kecil seperti di Kepulauan Mentawai sangat rentan mengalami degradasi lingkungan.

“Sejak dulu saya menolak sawit masuk ke Mentawai, kalau HPH itu saya tidak bisa berbuat apa-apa karena kewenangannya dari pemerintah pusat,” katanya.

Sebelumnya Yudas juga pernah menolak HTI (Hutan Tanaman Industri) masuk ke Siberut, tetapi Menteri KLHK tetap mengeluarkan izin.

Direktur Eksekutif Greenpeace Asia Tenggara Yeb Sano mengatakan tanda-tanda kesulitan air di pulau kecil seperti di Kepulauan Mentawai adalah dampak utama dari perubahan iklim yang menyebabkan  penurunan sumber air tawar. Menurutnya pulau kecil akan lebih rentan terhadap dampak perubahan iklim.

“Perubahan iklim merupakan faktor utama di sini, kita tahu bahwa tinggi permukaan air laut meningkat dan jika ini meningkat maka perlahan-lahan bisa berkontribusi kepada ketersediaan air bersih di pulau itu sehingga pasti air bersih terpengaruh secara serius,“ katanya dalam webinar Perubahan Iklim dan Hutan di Asia Tenggara yang diadakan Rainforest Journalist Fund pada 3 Agustus 2021.

Menurutnya berkurangnya sumber air bisa semakin cepat jika deforestasi terus terjadi. Sebab hilangnya tutupan hutan yang seharusnya melindungi bantalan air menyebabkan berkurangnya resapan air. Belum lagi ditambah masifnya pembangunan di daerah pesisir yang berpotensi mengurangi sumber daya air.

“Hidrologi adalah siklus yang kompleks, pada dasarnya curah hujan  yang turun tertahan di daerah hutan tropis, kalau tempat itu tidak memiliki ceruk air untuk menangkapnya dan tidak ada hutan, maka akan kehilangan air tawar yang  akan langsung mengalir ke laut,” kata Yeb Sano. (Febrianti/ JurnalisTravel.com)

Liputan ini didukung oleh World Resources Institute (WRI) Indonesia dan The Society of Indonesian Environmental Journalists (SIEJ) dalam program Fellowship Peliputan Perubahan Iklim “Menuju COP26 di Glasgow: Memperkuat Aksi dan Ambisi Iklim Indonesia”, 2021.